https://leadnepal.com/ JAKARTA – Isu premanisme kembali menjadi perhatian publik, namun keterlibatan pasukan elite militer dalam menanganinya dinilai tidak diperlukan. Kekhawatiran masyarakat terkait premanisme ormas mencuat seiring dengan beredarnya informasi di media sosial yang menampilkan momen kebersamaan sejumlah prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules. Foto tersebut memicu polemik di jagat maya. Banyak pihak berpendapat bahwa kehadiran prajurit TNI dalam acara tersebut, dengan sikap akrab terhadap Hercules, seolah mencerminkan pengagungan terhadap sosok yang dikenal memiliki catatan sebagai mantan preman Tanah Abang dan pernah mengancam aparat penegak hukum. Menanggapi kontroversi ini, Komandan Jenderal Kopassus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Djon Afriandi menegaskan bahwa premanisme, dalam bentuk apapun, harus ditindak dengan tegas. “Premanisme itu pasti negatif. Mereka ingin penghasilan besar tanpa bekerja keras, dan biasanya memaksakan kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang salah. Itu jelas keliru,” ujar Djon saat ditemui di Lapangan Ateng Sutresna, Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (26/4/2025).

Djon menekankan bahwa tindakan tegas juga berlaku bagi kelompok-kelompok yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas) namun justru mengganggu stabilitas dan ketertiban umum. “Apabila sudah menghambat, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka harus ditindak,” tegasnya. Kendati demikian, Djon mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta menyamaratakan seluruh ormas sebagai pelaku premanisme.

Menurutnya, selama ormas memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah, keberadaannya patut dihormati. “Kita harus membedakan. Ormas itu tidak semuanya preman, dan premanisme juga tidak selalu terkait dengan ormas,” katanya. Djon menyatakan bahwa dalam konteks ini, masyarakat perlu berpikir jernih dalam membedakan antara upaya kolektif membangun komunitas dan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat luas. Sorotan dari Parlemen, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, turut menyoroti maraknya premanisme yang dinilai berdampak buruk bagi kemajuan bangsa. Menurut Dave, keberadaan preman menghambat pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan rasa tidak aman di tengah masyarakat. “Sudah terbukti ini menghambat perkembangan ekonomi dan mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Dave saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).

Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa premanisme jelas melanggar hukum positif di Indonesia dan tidak boleh dibiarkan berkembang.

Dave juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas premanisme.

Pandangan Pengamat: Kopassus Harus Fokus Tugas Utama

Pengamat militer dan Ketua Badan Pekerja Centra Initiative, Al Araf, mengkritik pernyataan Danjen Kopassus yang terkesan membuka peluang keterlibatan militer dalam menangani premanisme. Menurut Araf, Kopassus seharusnya berfokus pada tugas pokoknya, yaitu menjaga kedaulatan negara, terutama di tengah situasi geopolitik kawasan yang semakin dinamis. “Pernyataan Danjen Kopassus kurang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, militer dan Kopassus fokus dalam menjaga kedaulatan negara, memperhatikan geopolitik tentang kemungkinan konflik di Laut China Selatan, sehingga semua kemampuan TNI harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk termasuk perang, bukan dengan mengurus persoalan premanisme,” ujar Araf.

Ia berpendapat bahwa masalah premanisme adalah bentuk kejahatan sipil yang seharusnya ditangani oleh aparat penegak hukum sipil, yaitu kepolisian. “Premanisme adalah tanggung jawab hukum individu. Mereka harus diproses melalui mekanisme hukum oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Bukan melalui pendekatan militer,” kata Araf. Lebih lanjut, Araf mengingatkan tentang sejarah kelam pelanggaran HAM di masa lalu, seperti fenomena penembakan misterius (petrus) di era Orde Baru, yang terjadi akibat pendekatan kekerasan terhadap isu premanisme. “Ada yang bukan preman, dianggap preman, mati. Ada yang preman juga mungkin ditembak mati. Itu tidak boleh terjadi. Mereka warga negara Indonesia yang jika melakukan kejahatan harus diproses hukum. Dibuktikan di dalam proses hukum. Bukan ditembak,” tegasnya.

Tugas Pokok Kopassus

Kopassus merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang memiliki tugas utama melaksanakan operasi khusus untuk kepentingan strategis negara, meliputi:

• Operasi penanggulangan terorisme berskala nasional dan internasional.
• Operasi khusus di bidang militer, seperti infiltrasi, sabotase, intelijen khusus, dan pencarian serta penyelamatan (search and rescue) di wilayah konflik.
• Operasi pengamanan terhadap obyek-obyek vital strategis.
• Operasi untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari ancaman asing.

Dalam menjalankan tugasnya, Kopassus bertindak berdasarkan kebijakan politik negara dan berada di bawah komando langsung Panglima TNI dalam situasi-situasi tertentu yang bersifat strategis dan genting.