Dua Sisi Penghapusan Outsourcing: Antara Janji Presiden dan Keraguan Pekerja

https://leadnepal.com/ JAKARTA,  – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan janji tegas untuk mengakhiri sistem outsourcing dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Namun, di tengah riuhnya dukungan terhadap janji tersebut, pandangan skeptis masih muncul dari kalangan pekerja. Salah satunya diutarakan oleh Samino (45), seorang pekerja asal Karawang, yang menilai bahwa janji tersebut belum menyentuh inti permasalahan. “Outsourcing ini sudah menjadi masalah menahun. Dulu, setiap pergantian presiden selalu dijanjikan penghapusan, tetapi kenyataannya tetap berlanjut,” ungkap Samino kepada Kompas.com, Kamis (1/5/2025).

Skeptisisme Pekerja Terhadap Janji Penghapusan Outsourcing

Baginya, apa yang disampaikan oleh Presiden lebih terdengar seperti bagian dari kampanye politik daripada langkah konkret yang akan diambil.

“Sejujurnya, saya kurang yakin dengan apa yang disampaikan tadi. Tadi kesannya seperti sedang berkampanye,” ujarnya. Meskipun demikian, Samino menyambut baik niat Prabowo. Ia menekankan bahwa penghapusan sistem outsourcing memang sangat dinantikan oleh para pekerja. Sistem ini dianggap sebagai legalisasi upah rendah dan memperburuk kondisi kerja. Pekerja outsourcing umumnya tidak memiliki kepastian status, perlindungan hukum yang memadai, maupun jaminan sosial yang layak. “Kalau benar-benar dihapus, saya akan sangat mendukung. Tapi jangan hanya sebatas wacana,” tegas Samino.

Kehati-hatian Presiden dalam Proses Penghapusan Outsourcing

Di sisi lain, Presiden Prabowo menegaskan bahwa meskipun ia berkomitmen untuk mewujudkannya, penghapusan outsourcing tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Prabowo berpendapat bahwa perlu ada mekanisme transisi yang realistis agar tidak menimbulkan dampak negatif pada dunia usaha. “Kita ingin menghapus outsourcing, tetapi kita juga harus realistis. Kita juga perlu menjaga kepentingan para investor,” kata Prabowo dalam pidatonya di hadapan para pekerja pada aksi Hari Buruh 2025 di Monas. Sebagai langkah awal, Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan bertugas memberikan masukan kepada Presiden dalam merumuskan arah kebijakan ketenagakerjaan, termasuk mengatur transisi penghapusan sistem alih daya. Selain itu, Prabowo juga memperkenalkan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), yang diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK sepihak dan melindungi hak-hak pekerja.

Desakan Pekerja untuk Tindakan Hukum Konkret

Bagi Samino, langkah-langkah yang diumumkan oleh Presiden masih bersifat normatif. Ia berharap Presiden segera menindaklanjuti ucapannya dengan kebijakan hukum yang jelas dan mengikat. “Kalau memang serius ingin menghapus outsourcing, ya segera saja terbitkan perppu atau keppres. Atau dorong partai-partai koalisi di DPR untuk merevisi undang-undang,” tandasnya. Mengingat kekuatan politik mayoritas di parlemen berada di tangan koalisi pemerintah, menurut Samino, tidak ada alasan teknis untuk menunda pengambilan keputusan strategis seperti ini.