Realitas Kemiskinan di Indonesia: 24 Juta Jiwa Berjuang di Bawah Garis Hidup

https://leadnepal.com/ SEMARANG – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk menuntaskan masalah 3,17 juta penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada tahun 2026. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, mencatat jumlah warga miskin ekstrem di Indonesia mencapai 3,17 juta jiwa dari total sekitar 285 juta penduduk. Angka ini setara dengan 1,13 persen dari total populasi Indonesia.

“Saat ini di Indonesia ada sekitar 3,17 juta saudara-saudara kita yang miskin ekstrem. Atau kalau dipresentasikan 1,13 persen dari total penduduk Indonesia,” ungkap Agus usai kunjungan kerja di Universitas PGRI Semarang, Selasa (27/5/2025).

Target Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penduduk miskin ekstrem yang tersebar di berbagai provinsi akan menerima intervensi dari pemerintah untuk keluar dari belenggu kemiskinan, dengan harapan pada tahun 2026 tidak ada lagi warga miskin ekstrem. “Perintah Bapak Presiden di tahun 2026 itu kemiskinan ekstrem yang berjumlah 3,17 juta harus selesai. Kemiskinan ekstrem di tahun 2026 harus hilang. Harus selesai,” tegasnya.

Agus menyebutkan bahwa Kemensos diperintahkan oleh Presiden untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian lain, sektor swasta, hingga perguruan tinggi, dalam upaya pengentasan kemiskinan ini.

Ia menilai bahwa masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mentalitas. Menurutnya, intervensi pemerintah untuk mengangkat warga dari kemiskinan tidak akan berdampak maksimal jika tidak ada kemauan individu untuk bangkit dari lingkaran kemiskinan. “Ada problem mindset, ada problem mentalitas. Yang ini kemudian kita harus selesaikan bersama-sama. Maka dari itu sekarang ini Bapak Presiden ingin memutus transisi ke pemerintahan dan ingin memuliakan orang-orang miskin. Indonesia akan bangkit, akan maju, akan maju kalau kemiskinannya sudah tuntas,” jelas Agus.

Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran dan Pemberdayaan Ekonomi

Dengan target rampungnya DTSEN tahun ini, Kemensos dituntut agar bantuan sosial yang disalurkan pada tahun 2026 mendatang dapat lebih tepat sasaran. “Saya diperintahkan oleh Bapak Presiden supaya bantuan-bantuan sosial, subsidi-subsidi sosial itu harus tepat sasaran. Yang tidak berhak menerima tidak boleh dapat bantuan sosial,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa bantuan atau subsidi sosial yang diberikan pemerintah pusat setiap tahun yang hampir mencapai Rp 500.000 kepada setiap keluarga miskin saja tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan.

“Tetapi angka kemiskinan tidak turun, malah turun-menurun ke anak, miskinnya. Maka Kemensos memiliki taktik, bagaimana cara mengentaskan dan menghapus kemiskinan ini,” bebernya. Untuk itu, ia mendorong intervensi terhadap kelompok miskin dengan memberikan bantuan usaha agar mereka dapat mandiri dan berdaya secara ekonomi. “Berdaya itu artinya produktif. Mereka memiliki penghasilan. Caranya bagaimana? Siapa yang mau bekerja kita kasih lapangan kerja, siapa yang mau usaha kita kasih lapangan kerja,” tandas Agus.