https://leadnepal.com/ Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun anggaran 2026 dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Sebelumnya, publik sempat menanti pengumuman kenaikan gaji PNS dari Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato nota keuangan dalam Sidang Tahunan DPR-MPR RI. Namun, harapan tersebut tidak terealisasi.

Alasan Tidak Ada Kenaikan Gaji

Menurut Doli, ruang fiskal negara masih terbatas dan kondisi ekonomi rakyat secara umum belum pulih. Dalam situasi demikian, menaikkan gaji kelompok tertentu berisiko memunculkan ketidakadilan sosial.

“Jangan sampai di saat banyak masyarakat masih kesulitan ekonomi, ada kelompok lain yang justru dinaikkan gajinya. Itu bisa jadi persoalan,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Ia menambahkan, APBN juga belum cukup longgar untuk mengakomodasi kenaikan gaji tersebut.

Pertimbangan Lain

Politisi Golkar itu menegaskan, DPR tentu berharap kesejahteraan rakyat, termasuk PNS dan tenaga honorer, bisa meningkat. Namun, keputusan menaikkan gaji tidak bisa dilakukan secara instan, sebab banyak faktor yang harus diperhatikan.

Selain persoalan fiskal dan ekonomi, urgensi kenaikan gaji PNS juga dipertanyakan, apakah memang sudah masuk kategori mendesak atau belum.

Kinerja PNS Jadi Sorotan

Doli juga menyinggung soal sistem kerja fleksibel PNS yang saat ini diperbolehkan work from anywhere (WFA). Menurutnya, hal ini masih belum jelas penerapannya, sementara ada desakan kenaikan gaji.

“Kalau kerja dari mana saja saja masih belum jelas, lalu tiba-tiba minta naik gaji di saat ekonomi rakyat belum baik, itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” jelasnya.

Kesimpulan

Keputusan untuk menahan kenaikan gaji PNS pada 2026 dinilai sebagai langkah realistis agar tidak menambah beban fiskal negara sekaligus mencegah timbulnya kesenjangan sosial di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.