Mardiono Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum PPP 2025–2030

Muktamar X PPP Digelar di Jakarta

https://leadnepal.com/ JAKARTA – Muhamad Mardiono resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk periode 2025–2030. Pemilihan dilakukan secara aklamasi dalam gelaran Muktamar X PPP yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025).

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Amir Uskara, selaku pimpinan sidang Muktamar.

“Saya ucapkan selamat kepada Bapak Mardiono yang telah terpilih secara aklamasi dalam Muktamar ke-10 yang barusan kita sahkan dengan ketukan palu,” ujar Amir dalam konferensi pers.

Dinamika Dalam Proses Pemilihan

Amir mengakui bahwa proses pembukaan Muktamar X sempat diwarnai dengan dinamika yang cukup intens. Salah satunya terjadi saat membahas tata tertib pemilihan ketua umum.

Ia menjelaskan bahwa aturan pemilihan mewajibkan kehadiran fisik para peserta muktamar. Setelah memastikan peserta hadir secara langsung, pimpinan sidang kemudian mengajukan usulan untuk menetapkan Mardiono sebagai ketua umum melalui aklamasi.

“Saya meminta persetujuan dari seluruh peserta muktamar yang hadir, apakah setuju jika Pak Mardiono ditetapkan secara aklamasi. Dan ternyata, mereka menyetujui,” jelas Amir.

Usai mendapat persetujuan dari para peserta, sidang pun menetapkan Mardiono sebagai ketua umum dengan ketukan palu sebagai simbol pengesahan.

Sempat Diwarnai Ketegangan

Meski akhirnya berjalan lancar, pelaksanaan Muktamar X PPP tidak lepas dari ketegangan. Beberapa peserta sempat memperdebatkan soal kepemimpinan partai, antara yang mendukung adanya ketua umum baru dan yang ingin Mardiono tetap memimpin.

“Setelah ketuk palu, memang sempat terjadi keributan lanjutan. Tapi bagi kami sidang sudah selesai karena keputusan sudah diambil,” ujar Amir menambahkan.

Penutup

Dengan terpilihnya kembali Mardiono sebagai Ketua Umum PPP, partai berlambang Ka’bah ini diharapkan dapat melanjutkan konsolidasi internal dan memperkuat posisinya dalam peta politik nasional menjelang Pemilu berikutnya.