RI Siapkan Langkah Hadapi Tarif Trump, Pilih Jalur Diplomasi Bukan Retaliasi

https://leadnepal.com/ JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah menyampaikan sikap resmi dan menyiapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk menanggapi kebijakan tarif yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pada Minggu (6/4/2025), pemerintah menggelar rapat virtual yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Rapat tersebut membahas respons terhadap kebijakan tarif AS dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta sejumlah wakil menteri dan perwakilan kementerian/lembaga.

Sebelumnya, pada Kamis (3/4/2025), Trump mengumumkan kebijakan tarif terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia, yang dikenakan tarif sebesar 32 persen. Kebijakan serupa juga diterapkan pada 180 negara lainnya dengan tarif yang bervariasi.

Tidak Mengambil Langkah Retaliasi

Beberapa negara lainnya telah mempersiapkan langkah balasan sebelum kebijakan tarif Trump diberlakukan pada 9 April 2025. Namun, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan merespons dengan cara retaliasi. Pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan, serta komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), Kamar Dagang AS, dan negara mitra lainnya.

“Dengan waktu yang sangat terbatas, yaitu hingga 9 April, Indonesia telah menyiapkan rencana aksi yang mempertimbangkan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (6/4/2025). Pendekatan ini dilakukan untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS, serta menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah juga memperhatikan dampak tarif tersebut terhadap sektor industri padat karya, seperti industri apparel dan alas kaki yang dianggap rentan terhadap fluktuasi pasar global. “Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha,” ujar Airlangga.

Tindak Lanjut dan Strategi Pemasaran Baru

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pengiriman surat resmi ke AS terkait penerapan tarif baru tersebut. Tim pemerintah tengah merumuskan respons dalam kerangka deregulasi. Airlangga menambahkan bahwa surat tersebut akan dikirim sebelum tenggat 9 April 2025.

Selain itu, pemerintah terus mengajak asosiasi pelaku usaha untuk merumuskan strategi bersama. Forum sosialisasi dan penjaringan masukan akan digelar pada Senin (7/4/2025). “Seluruh industri akan diundang untuk memberikan masukan, terutama yang terkait dengan ekspor dan sektor padat karya,” kata Airlangga.

Mencari Alternatif Pasar Baru

Selain merespons kebijakan AS, pemerintah Indonesia juga mempersiapkan strategi untuk membuka pasar Eropa, yang merupakan pasar terbesar kedua setelah China dan AS. “Ini bisa menjadi alternatif pasar yang lebih besar,” tambah Airlangga.

Pemerintah juga terus melakukan kajian mendalam terkait dampak fiskal dari setiap kebijakan yang dipertimbangkan, dengan evaluasi yang dilakukan agar kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.