Marsinah: Perjuangan Panjang Menuju Gelar Pahlawan Nasional

https://leadnepal.com/ JAKARTA – Nama Marsinah, ikon buruh dari Nganjuk, Jawa Timur, kini tengah menjadi sorotan publik. Ia diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, bersamaan dengan beberapa tokoh lain seperti K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Soeharto, K.H. Bisri Sansuri, Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Selain itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini mencakup Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur). Proses pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional sendiri telah dimulai di kampung halamannya.

Tahapan Panjang Pengusulan dan Sambutan Positif

Perjalanan untuk mendapatkan gelar tersebut tidaklah mudah. Usulan harus melewati serangkaian tahapan, dimulai dari tingkat masyarakat setempat, kemudian kabupaten, provinsi, hingga akhirnya diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkapkan bahwa usulan Marsinah mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. “Respons masyarakat bagus tuh. Ya, lumayan. Artinya ada sambutan lah. Saya enggak bisa ukur persis, tapi ada sambutan yang cukup baik ya,” ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Gus Ipul menjelaskan bahwa pengusulan ini merupakan respons dari masyarakat dan aktivis buruh yang menghargai perjuangan Marsinah. “Itu bermula dari usulan masyarakat. Diproses, didiskusikan, lalu diserahkan ke Bupati atau Wali Kota melalui tim gelar pahlawan daerah,” jelasnya.

Saat ini, proses pengusulan masih dalam tahap pembahasan di masyarakat dan belum diajukan ke tingkat kabupaten. Gus Ipul menegaskan bahwa meskipun ada perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, proses ini tidak bisa dipercepat. “Sudah mulai diproses di Nganjuk. Karena dia dari Nganjuk kan, Nganjuk, Jawa Timur,” tuturnya.

Proses Penilaian dan Kendala Waktu

Gus Ipul juga menjadwalkan pembahasan gelar Pahlawan Nasional tahun ini pada bulan Juni dalam forum tim ad hoc. Ia menekankan bahwa penilaian gelar pahlawan membutuhkan bukti, saksi sejarah, kajian akademik, dan keterlibatan ahli sejarah. “Setiap tokoh akan dikaji oleh tim yang melibatkan sejarawan, akademisi, juga saksi-saksi. Karena itu bisa makan waktu panjang,” ungkapnya.

Namun, Gus Ipul menegaskan bahwa gelar pahlawan untuk Marsinah tidak mungkin diputuskan tahun ini. “Belum. Masih diproses di masyarakat. Harusnya dari kabupaten dulu, baru ke provinsi, lalu ke pusat. Jadi untuk tahun ini tidak memungkinkan karena belum masuk proses formal,” ujarnya. Dengan banyaknya tokoh yang menunggu untuk dikaji, seperti HB Yasin dan Jenderal M Yusuf, Gus Ipul menegaskan bahwa semua usulan akan dipelajari secara adil dan objektif. “Kita ingin semua usulan diproses dengan bijak, dan hasilnya benar-benar mencerminkan jasa tokoh terhadap bangsa,” ujarnya.

Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Serikat Buruh

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, mengungkapkan bahwa pemerintah kabupaten berencana membentuk tim khusus untuk mengusulkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. “Sudah ada engkrengan (kerangka tim khusus), tapi memang belum lengkap,” kata Kang Marhaen, sapaan akrabnya, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (30/5/2025).

Meskipun tim belum resmi dibentuk, beberapa calon anggota telah mulai mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk akan menjadi sektor yang memimpin, berkoordinasi dengan serikat pekerja dan perwakilan masyarakat. “Kemarin sudah saya cek biografi sudah lengkap itu kelihatannya. Termasuk penghargaan-penghargaan Marsinah itu,” ungkap Kang Marhaen. Ia berharap Marsinah dapat ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional di bidang buruh pada tahun depan.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mendorong agar pemberian gelar untuk Marsinah bisa dipercepat. Dia mengatakan bahwa Marsinah adalah anggota KSPSI yang berjuang demi upah namun dibunuh secara menyakitkan. “Kami sangat kecewa mendengar pernyataan Mensos, karena (harusnya) lupakan lah alur, ketika Presiden sudah menyampaikan, itu kan harusnya Mensos respons dengan baik,” ujarnya. Pihaknya berharap pemerintah mendengarkan permintaan buruh agar pemberian gelar pahlawan untuk Marsinah dapat diberikan tahun ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, juga menegaskan pentingnya percepatan proses gelar pahlawan untuk Marsinah. “Pidatonya (presiden) jelas itu. Saya juga sudah menerima para buruh mengusulkan Marsinah. Maka kita akan pertimbangkan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Presiden setuju,” tegasnya. Pihaknya telah membentuk KSP-PB (Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh) untuk mendorong percepatan ini.