Prabowo Soroti Hambatan Masyarakat Miskin Indonesia Meraih Status Kelas Menengah
https://leadnepal.com/ JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia sulit dientaskan karena konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir elite. Menurut Prabowo, kelompok elite ini meliputi pengusaha besar, pejabat publik, dan aktor politik. Kolusi yang terjadi di antara mereka menyebabkan masyarakat miskin terperangkap dan kesulitan untuk naik ke strata menengah.
“Ada ancaman di negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang kami sebut sebagai bahaya penguasaan negara,” ujar Prabowo dalam pidatonya di forum The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025), Jumat (20/6/2025).
“Yakni, kolusi antara pemodal besar dengan aparatur pemerintah dan elite politik. Pada akhirnya, kolusi antarkelompok ini tidak menghasilkan pengentasan kemiskinan dan perluasan kelas menengah,” lanjutnya.
Penolakan Kapitalisme dan Sosialisme Murni
Prabowo menolak model ekonomi kapitalis dan sosialis murni. Ia memilih jalan tengah dengan memadukan aspek positif dari keduanya.
Menurutnya, sosialisme murni gagal karena menciptakan ketergantungan. Sementara itu, kapitalisme murni justru menghasilkan ketimpangan. “Sosialisme murni, seperti yang telah kita saksikan, tidak berhasil. Itu utopia. Sosialisme murni, kita melihat banyak peluang dan banyak kasus, orang tidak bersedia bekerja,” papar Prabowo.
“Kapitalisme murni menghasilkan ketimpangan, hanya sebagian kecil orang yang menikmati hasil dari kekayaan,” tambahnya.
Prabowo menekankan pentingnya inovasi dan inisiatif dari sistem kapitalisme. Namun, ia menilai negara tetap perlu campur tangan agar kelompok masyarakat rentan tidak tertinggal. “Kami ingin memanfaatkan kreativitas, inovasi, inisiatif kapitalisme. Ya, kami membutuhkan itu,” katanya. “Tetapi kami membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, untuk campur tangan dan melindungi yang lemah,” imbuhnya.
Perubahan Data Kemiskinan Global oleh Bank Dunia
Bank Dunia mengubah metodologi perhitungan kemiskinan global pada Juni 2025. Standar baru ini menggunakan daya beli setara (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. Perubahan ini memiliki dampak signifikan terhadap data kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan dokumen “June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP)”, jumlah penduduk miskin melonjak. Mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia per pertengahan 2024 mencapai 285,1 juta jiwa. Dengan perhitungan PPP 2021, jumlah penduduk miskin mencapai 68,25 persen atau sekitar 194,67 juta orang. Sebelumnya, dengan PPP 2017, angka kemiskinan tercatat 60,25 persen atau 171,74 juta jiwa.
Post Comment